Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan 

1. Musyawarah Desa, dengan Agenda:

a) Penyampaian Visi Misi Kepala Desa Terpilih

b) Pandangan pokok-pokok pikiran BPD

c) Aspirasi dari Unsur masyarakat yang hadir 

2. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.

3. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah 

kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan program

strategis kabupaten/kota, RT/RW, kabupaten/kota. 

4. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa

melalui musyawarah dusun/kelompok untuk mendapatkan

kondisi objektif Desa, dengan cara:

a. Penyusunan peta sosial dan kalender musim;

b. pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;

c. pemutakhiran data informasi pembangunan Desa dengan 

pendataan potensi dan masalah Desa;

d. Penggalian Gagasan Dusun dan Kelompok 

5. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa

berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa. 

6. Rancangan RPJM Desa diserahkan oleh Tim Penyusun RPJM Desa

kepada Kepala Desa untuk diperiksa. 

7. Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa

Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dengan agenda:

a) Penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan 

kabupaten/kota dan Pengkajian Keadaan Desa.

b) Pembahasan Pembidangan dan penyusunan prioritas setiap 

bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat). Hasil diskusi kelompok

dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan. 

c) Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat

pleno.  

8. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan

menyepakati RPJM Desa;

9. BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan

menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa; 

10. Pelaksanaan Sosialisasi RPJM Desa

Sumber: 

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.